Agu 24, 2013 - Artikel    1 Comment

Pancasila dan Keliru Epistemologi

Ideologi memang sering kali menimbulkan masalah. Padahal, pada dasarnya ideologi adalah sistem pengetahuan dalam berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya, Pancasila, yang sudah diyakini sebagai ideologi bangsa, tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata moral belaka. Apalagi, melakukan pengategorian yang tidak pas.

PERDEBATAN para filsuf mengenai ideologi memang tak berkesudahan. Rata-rata mereka menggarisbawahi bahwa ideologi adalah bentuk kesadaran yang dilegitimasi dan dipercaya bersama oleh suatu masyarakat.

Studi Geuss (1990) mencatat bahwa sejauh ini perdebatan tersebut setidaknya dapat dipayungkan di bawah tiga perspektif. Yang pertama, perspektif deskriptif-antropologis yakni mereka yang beranggapan bahwa ideologi adalah konsep, ide, atau kepercayaan kelompok-kelompok masyarakat, baik yang dapat dieksplisitkan maupun yang tidak. Kalau kita pernah mendengar istilah “ideologi agama”, misalnya, maka maknanya adalah serangkaian kepercayaan nyata tentang sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, perspektif peyoratif yaitu mereka yang berasumsi bahwa ideologi hanyalah berupa kesadaran palsu, mengingat kepercayaan-kepercayaan yang terkandung di dalamnya tidak tersedia secara empiris atau tidak dapat dilihat dan diraba. Oleh karena itu, menurut Habermas (1981), asumsi ini harus “diluruskan” secara kritis.

Agar tidak palsu, atau agar dapat disebut ideologi (dibaca: pandangan dunia), Habermas mengatakan ideologi sebagai sebuah kesadaran harus diberi sifat fungsionalnya, yakni dalam rangka mendukung, menstabilkan, atau melegitimasi macam-macam institusi atau praktik sosial tertentu. Implikasinya, boleh saja institusi atau praktik sosial itu dikritik, atau bahkan dicela, agar kesadaran palsu itu tidak lagi terwujud. Yang ketiga, perspektif positif yakni mereka yang memercayai bahwa ideologi haruslah dibentuk atau dikonstruksi, sehubungan dengan tuntutan eksistensial manusia perihal hidupnya di dunia dalam rangka meraih “kebenaran”, “kebaikan”, dan “keindahan”. Mengingat tuntutan eksistensial tersebut tidak sepenuhnya dapat “dijawab” oleh kebudayaan mereka, menjadi logis bila mereka membutuhkan ideologi. Dengan demikian, suatu kebudayaan dalam konteks ini tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai fakta yang sudah hadir pada dirinya sendiri, atau sudah tersedia begitu saja, sebab jangan-jangan itu adalah hasil konstruksi.

Dari hal di atas, mungkin kita dapat melihat Pancasila melalui ketiga perspektif tersebut. Pasalnya, bukankah secara deskriptif-antropologis kita sudah lama mengakui Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, namun terkadang kita lupa bahwa Pancasila hidup berdampingan dengan ideologi-ideologi individu. Dari sudut peyoratif-fungsional, kita juga sempat merasakan bagaimana Pancasila pernah dijadikan alat kekuasaan terkait dengan tuntutan legitimasi rezim yang berkuasa, sehingga sebagai kesadaran ideologi Pancasila ketika itu berubah menjadi kesadaran palsu yang tidak berkorelasi dengan segi-segi empiriknya. Itu sebabnya, melihat sifat positifnya yang selama ini terbuka pada proses perkembangan/kemajuan kehidupan, agak sulit diterima akal jika ada yang berpendapat bahwa Pancasila adalah “barang antik yang mesti digosok lagi supaya berkilap”. Pendapat semacam ini mempertontonkan betapa pihak yang berpendapat itu tidak memahami nilai-nilai Pancasila. Alias, tidak memahami “diri-pribadinya” sendiri.

Dari sudut empirik, ideologi Pancasila berisikan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip-prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita, yakni nilai-nilai religius, adat-istiadat, kebudayaan, dan kenegaraan. Sekumpulan nilai ini dapat disebut dalam istilah nilai kearifan, yakni konsep tentang penghargaan warga masyarakat terhadap hal-hal atau sifat-sifat yang bermanfaat dan penting bagi manusia sehubungan dengan kepandaiannya menggunakan akal budi dan pengalaman. Itu sebabnya, Pancasila bukanlah ideologi kebangsaan yang harus kita sangsikan. Itu pula sebabnya, hemat saya, agak aneh jika ada yang mengategorikan Pancasila ke dalam salah satu pilar negara (di sisi UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Pasalnya, nilai kearifan tentu tidak sekategori dengan wujud bernegara. Andai hendak diibaratkan, nasi (hakikat) tentu tidak dapat dianggap sekategori dengan produk-produk olahannya, seperti lontong, nasi goreng, atau nasi uduk (praksis-kontekstual).

Mengategorikan Pancasila dengan ketiga “produk olahannya” (UUD 1945, NKRI, dan visi Bhinneka Tunggal Ika) dengan semena-mena, selain membuktikan sudah terjadi keliru epistemologi, juga membuat Pancasila dipahami hanya melalui kacamata moral belaka. Sudah saya garis bawahi, pada hakikatnya Pancasila adalah sistem pengetahuan bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Inilah yang disebut harga mati, bukan lainnya.

Kota Depok, Agustus 2013

 

Jul 13, 2013 - Artikel    No Comments

Catatan buat Anggota KPI Pusat 2013-2015: Jadilah Pribadi yang Pener, Bener, dan Seger

MULA-mula adalah sebuah naskah yang saya tulis di sela-sela kesibukan mengajar, membimbing mahasiswa, dan menulis puisi, berjudul Sihir Iklan, yang kemudian diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama (2003). Sekalipun tidak selaris buku-buku yang ditulis oleh para politikus, anggota DPR, atau artis, buku saya itu direspons banyak pembaca dari banyak kalangan (sehingga, penerbitnya berniat mencetak ulang). Respons itu, yang kebanyakan dilakukan via SMS dan pos-el, rata-rata menandaskan bahwa saya terlampau “keras” menelanjangi iklan-iklan kita di media massa.

Benarkah apa yang mereka tandaskan itu? Saya tidak boleh menilai bahwa “fans” saya adalah mereka yang selama itu menjadi korban iklan (atau, dalam istilah yang lebih seram, korban kapitalisme mondial). Saya juga tidak boleh menilai bahwa “fans” saya adalah mereka yang selama itu ternina bobo oleh media massa (terutama, melalui iklan-iklan mereka yang amat konsumtif). Untuk hal yang terakhir, andai kita masih waras, tentu kita menyepakatinya. Tapi, makalah ini tidak ditendensikan untuk sebuah perbalahan. Pasalnya, buku saya, Sihir Iklan, dan para “fans” saya itu, tanpa sengaja memicu ilham untuk menulis makalah kecil ini bahwa seorang anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), apalagi KPI tingkat Pusat periode 2013-2015, yang belum lama ini terpilih, seharusnya memiliki pandangan etis-kritisnya terhadap “sesuatu” yang disiarkan. Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa “sesuatu yang disiarkan” dalam format berbangsa dan bernegara pada hakikatnya adalah demi menjaga nilai-nilai luhur atau local wisdom bangsa dan negara itu.

Dalam ungkapan lain, seorang anggota KPI Pusat dituntut memiliki suatu pandangan yang etis-kritis, yang khas dan terfokus, yang kemudian boleh saja diwujudkan sebagai visi dan misinya, sepanjang tidak berbenturan dengan UU Penyiaran (juga UU lain yang “selevel”) atau berbenturan dengan pandangan subjektifnya. Hal ini patut digarisbawahi, karena memang itu yang seharusnya dilakukan oleh anggota KPI Pusat.

Pener, Bener, dan Seger

Buku Sihir Iklan sebenarnya berbicara mengenai bagaimana bahasa (sebagai unsur penopang iklan) dapat dibentuk sedemikian rupa, sehingga memiliki daya sihir yang dahsyat. Dengan demikian, buku itu sebenarnya tidak menelanjangi iklan (sebagaimana ditegaskan banyak “fans” saya itu tadi), tapi justru menyadarkan pembaca bahwa bahasa memiliki kekuatan amat dahsyat “di tangan ahlinya”. Ibarat pisau dapur, “di tangan ahlinya” ia bisa menjadi senjata tajam pembunuh maling. Alhasil, masyarakat sering tersihir oleh iklan dan melupakan persoalan hakiki bahwa yang sebenarnya berperan adalah bahasa.

Melalui penyadaran terhadap kekuatan bahasa itulah saya menulis Sihir Iklan, walau saya tidak yakin apakah para politisi, anggota DPR, dan komponen bangsa lainnya pernah membacanya (tapi, saya tidak peduli). Dalam keyakinan etis-kritis saya, bahasa adalah bentuk kehidupan itu sendiri. Dalam penegasan lain, keanekaragaman dalam hidup manusia memerlukan bahasa yang digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Itu sebabnya, dalam setiap konteks kehidupan manusia digunakan bahasa tertentu yang memiliki aturan-aturan main tertentu yang tidak boleh dan tidak dapat dipertukarkan. Mempertukarkan aturan-aturan main bahasa sama halnya mempergunakan aturan dalam permainan catur atau golf, misalnya, ke dalam permainan sepak bola.

Beranjak dari hal di atas, andai mau kita sadari, Abad ke-21 ini sebenarnya adalah Abad Bahasa, karena masalah kehidupan dan semua hal yang berkaitan dengan masalah berbangsa dan bernegara (terutama jika dilihat melalui perspektif kepenyiaran) pasti dilakukan melalui bahasa. Implikasinya, dapat dibayangkan bagaimana penting dan perlunya anggota KPI Pusat memiliki kesadaran berbahasa (bukan kepandaian berbahasa). Boleh bertaruh, kesadaran yang dimilikinya itu akan kian memperkokoh profesionalitasnya dalam tugas-tugasnya sebagai anggota KPI Pusat. Dalam ungkapan lain, seorang anggota KPI Pusat yang sadar berbahasa (bukan pandai berbahasa) akan lebih jernih dalam meluruskan pelbagai persoalan yang marak dalam dunia kepenyiaran, sehingga integritas, profesionalisme, dan independensinya tetap akan terjaga.

Kesadaran berbahasa bagi seorang anggota KPI Pusat setidaknya juga berkelindan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam ungkapan filosofis pener, bener, dan seger. Etos pener (“tahu diri”), dalam perspektif etis-kritis merujuk pada kewajiban manusia atas tugas-tugas profesionalismenya yang harus dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, tenggang rasa, dan rendah hati demi “mengejar” eudamonia (kebahagiaan). Etos bener (“tahu masalah”), dalam perspektif analitis-kritis berhubungan dengan kenyataan bahwa penggunaan bahasa tidak mungkin dapat dilepaskan dari situasi konkret di tempat kita melihat atau mengalami suatu fenomena. Itu sebabnya, karena tidak bener atau tidak tahu masalah, sering kali terjadi ungkapan-ungkapan kita (apalagi jika diperkaitkan dengan kepenyiaran) lebih dilumuri oleh subjektivitas, egoisme, arogansi, dan bahkan etnosentrisme. Sedangkan etos seger (“tahan uji”), dalam perspektif profesionalitas dapat dipertalikan dengan ungkapan kondang pujangga Ronggowarsito, yakni eling lan waspodo, alias kita harus selalu berwaspada dan tahan uji (secara akademis) terhadap praktik-praktik politik informasi melalui bahasa. Hal ini patut dicermati, mengingat bahasa pada galibnya adalah kekuasaan, sebagaimana adagium yang mungkin pernah kita dengar, “siapa menguasai bahasa dialah yang memegang kekuasaan”.

Dari hal di atas, nyatalah bahwa seorang anggota KPI Pusat memang harus memiliki sikap pener, bener, dan seger. Tanpa melambari diri dengan sikap ini, mereka ibarat hendak memasuki hutan rimba yang gelap dan pekat, yang bahkan tepinya saja mereka tak tahu di mana.

 Orang boleh berharap, begitu pula saya. Tabek!

Kota Depok, 14 Juli (Bulan Puasa) 2013

 

 

Jan 19, 2013 - Artikel    No Comments

Perekatan Generasi ala Utoh Him

Apa yang bisa diharapkan dari sejarah? Sejarah, bisa logis dan ilmiah, bisa pula tidak logis dan tidak ilmiah. Keniscayaan ini, setidaknya pernah ditegaskan oleh Schopenhauer, kolega Hegel (1770-1832) di Universitas Berlin, ketika memberi catatan lepas pada tulisan Hegel (1820-an) tentang filsafat sejarah.

Dalam pemikirannya yang amat terkenal namun ruwet itu, terutama karena ”dipakai-plintir” oleh Marx, Hegel menggarisbawahi bahwa sejarah hanya memunyai satu tujuan, yang mesti direduksi ke dalam proses dialektik. Sejarah adalah proses yang bertalian dengan perwujudan diri, yang oleh karena itu mesti dicari melalui dialektika antara perjalanan refleksi intelektual dan pemahaman diri. Dengan kata lain, kita ”akan” memiliki keseluruhan masa lalu kita justru ketika kita ”sedang” melihat kisah perwujudan diri kita.

Itu sebabnya, Hegel menegaskan bahwa tujuan sejarah – juga sejarah diri sendiri – adalah menemukan makna hidup, tidak kurang tidak lebih.

***

Makna hidup bagaimanakah yang hendak disampaikan Ibrahim Abdullah melalui otobiografinya, Perjuangan Panjang: Aneukmiet Gampong 80 Tahun Ibrahim Abdullah (Lembaga Penerbit Unas, Jakarta, 2013)?

Saya tidak pernah mengenal aktivitas sehari-hari Ibrahim Abdullah, kecuali aktivitasnya di lingkungan Universitas Nasional, Jakarta. Hubungan saya dengannya juga sebatas hubungan ayah-anak atau pimpinan-bawahan atau senior-yunior. Akan tetapi, sebagai dosen mata kuliah Filsafat Bahasa, saya “mampu mengenali” intelektualitas Ibrahim Abdullah, terutama melalui ungkapan “khas”-nya.

Ibrahim Abdullah – yang oleh sahabatnya disapa Utoh Him – gemar menyebutkan ungkapan “sambung rasa dan sambung juang” dalam pelbagai kesempatan. Jadi, andai hendak menyimaknya secara epistemologis, ungkapan “sambung rasa dan sambung juang” boleh dikatakan sebagai dialektika model Ibrahim, atau boleh juga disebut sebagai “teori sejarah Ibrahim”. Modelnya ini oleh Utoh Him dipayungkan di bawah “metode hidupnya”, yakni “perekatan generasi”. Ungkapan “perekatan generasi” ini, sepanjang pengamatan saya, juga suka diucapkan Utoh Him dalam pelbagai kesempatan.

Utoh Him lahir di Aceh pada 7 September 1932. Pada 1960-an, setelah menyabet  gelar MIE dari NYU, AS, ia “kembali” ke Aceh sebagai kepala Dinas Perindustrian Aceh. Ketika bekerja membangun perindustrian Aceh, metode “perkatan generasi”-lah yang digunakan Utoh Him, sehubungan dengan dialektika “sambung rasa dan sambung juang” yang telah saya sebutkan tadi. Hal ini misalnya tampak pada kiprah Utoh Him dalam menerapkan idenya tentang morning prayers: semua staf diajarinya berketerampilan yang berorientasi pada industri potensial yang ada di Aceh. Melalui kiprahnya ini, metode “perekatan generasi” itu terlihat berjalan baik, seiring dengan bangkitnya semangat kerja (hlm. 73). Metodenya ini juga digunakannya di dunia kampus, ketika mengajar mata kuliah Dasar-dasar Akuntansi dan Statistik  di FE Syah Kuala (TA 1961/62) dan mata kuliah Sosiologi di Sekolah Koperasi Menengah Atas di Banda Aceh.

Itu sebabnya, menjadi benar bahwa “perekatan generasi” adalah metode hidupnya, apalagi mengingat kiprah-kiprah Utoh Him selanjutnya, baik di dunia intelektual, di dunia bisnis, maupun di dunia politik. Menjadi benar pula bahwa “perekatan generasi” – melalui “sambung rasa dan sambung juang” yang menjadi dialektikanya – sesungguhnya merupakan ideologi Utoh Him dalam rangka mengisi makna hidupnya, yakni bekerjalah keras dengan penuh disiplin dan keteraturan; alias, sebagaimana ditegaskan Hegel, yakinlah atas kerja keras demi kerja keras itu sendiri. Ideologi Utoh Him, yang terbangun dari habitus masa remajanya itu, barangkali dewasa ini terkesan utopis.

Akan tetapi, jika menyimak kiprah Utoh Him ketika turut membangun Pelabuhan Bebas Sabang pada 1964-1980, terkesan sekali ia ingin menggarisbawahi (menitipkan pesan?) bahwa membangun negeri haruslah penuh kedisiplinan, keteraturan, dan jangan pula tergantung orang lain. Hal ini memang dialektis, dan sedikit utopis, namun hemat saya, jika dipertalikan dengan dialektika “sambung rasa dan sambung juang”, bab tentang Sabang itu (hlm. 85-122) justru bab yang paling “nasionalis” (istilah anak muda sekarang, bab itu “Ibrahim banget”). Alhasil, generasi muda kita dapat melihat dari perspektif “sambung rasa dan sambung juang” tentang sejarah sepenggal Indonesia bernama Aceh ketika dibangun bersama penggalan-penggalan lain demi memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, benarlah “kata-kata emas” Bung Karno tentang “jasmerah”.

***

Hingga lebih 80 tahun usianya, Utoh Him saya lihat tetap bekerja penuh disiplin dan keteraturan. Ibarat burung, ia adalah elang yang (gemar) terbang sendiri.

Dalam kesendiriannya, justru Utoh Him mampu merebut dan memiliki keseluruhan masa lalunya, melalui dialektika perjalanan refleksi intelektual dan pemahaman dirinya. Dalam penegasan lain, Utoh Him piawai merelevansikan “sambung rasa dan sambung juang” dalam wujud “perekatan generasi” hingga ke kehidupan sekarang.

Hanya, saya tidak tahu, apakah kesukaan Utoh Him pada lagu “Love One to Ten” juga merupakan perekatan generasi?

Sekian. Merdeka!

Pasarminggu, 19 Januari 2013

{Dibawakan pada acara peluncuran buku Perjuangan Panjang Aneukmet Gampong: 80 Tahun Ibrahim Abdullah, Kampus Universitas Nasional, Jakarta, 19 Januari 2013}

 

Jan 18, 2013 - Artikel    No Comments

Ugi Memotret Alam

Percaya sajalah bahwa sesungguhnya “pengarang telah mati”. Kematiannya, juga mesti dipercayai sebagai kematian fenomenologis. Artinya, secara penampakan, dewasa ini pengarang sudah tidak dimungkinkan lagi menjadikan dirinya sebagai subjek bahasa, alias “mengatur” pembacanya agar memercayai cerita yang dikonstruksinya.

Sementara itu, juga secara penampakan, pembacalah yang sekarang “berkuasa” atas pemaknaan terhadap novel yang dibacanya, sehingga selain dapat diberi predikat “juga menjadi pengarang”,  pembaca juga bebas mendekonstruksi novel tersebut (jika mau, lho!). Inilah penampakan yang harus diakui sebagai keniscayaan. Sekadar catatan, penampakan, mungkin kita tahu, adalah “roh” fenomenologi.

Penampakan Ugi (Ugi Agustono), ketika menulis (selama tiga tahun) novelnya, Tenun Biru (Nuansa Cendekia, Bandung, 2012; 362 h.) juga menyarankan saya begitu. Tiga tahun lamanya ia “berkelana” ke pedalaman Nusantara, bertugas menjadi ibu guru informal bagi anak-anak yang hidup di pelosok-pelosok, menghirup dan merasakan denyut kehidupan alami, dan memotret betapa indahnya Indonesia.

Karena memotret, ia mengonstruksi keindahan Indonesia “hanya” pada Kalimantan Timur, Karimunjawa, Bali, Kota Tua di Jakarta, Toraja, dan Rawa Sampih di Cianjur. Ibarat etnograf, Ugi, misalnya, memotret bagaimana ketika perahu kayunya menyusuri sungai selebar 10 meter yang berliku di wilayah permukiman orang Dayak Banuaq, Kutai Barat. Dikatakannya, walau wilayah itu masih terisolasi, masyarakatnya terbuka dan progresif. Penduduk di situ, dikenal sebagai perajin tenun ulap doyok (nama daun serupa pandan yang memang tumbuh subur di tempat itu). Ugi juga memotret ketika perahunya berpapasan dengan perahu kayu yang didayung oleh orang Banuaq.

Juga karena memotret, Ugi menghadirkan tokoh Janus dan Ratna sebagai pengikat alur cerita. Janus, lahir di Malang dengan penuh penderitaan, namun besar di Jerman dan sukses sebagai pengusaha. Sementara itu, Ratna orang Indonesia yang hidup berkecukupan sejak kecil, sempat berkuliah di UCLA dan sukses pula sebagai pengusaha, namun memiliki hobi bertualang ke luar-masuk pedalaman dalam rangka mengajar secara informal anak-anak pedalaman dan anak-anak miskin. Kedua tokoh berusia 30-an tahun ini dipertemukan oleh Ugi secara kebetulan (h.23), kemudian saling jatuh cinta, meskipun saling tidak menyatakan, dan keindahan cinta mereka itu oleh Ugi lantas dijadikan alur cerita yang diletakkan pada latar keindahan Indonesia yang telah disebutkan tadi.

Nah, bagaimana dengan judul “Tenun Biru”? Coba perhatikan kutipan berikut ini.

Mobil yang ditumpangi Ratna dan Janus menyusuri Sungai Sa’dan, sungai yang cukup dikenal oleh masyarakat Toraja. Namun, masyarakat luar Toraja bahkan sampai ke mancanegara lebih mengenal Sa’dan sebagai tempat perajin tenun (h.308)…”Kamu datangi pedalaman Indonesia, mengajar anak-anak dengan segala permasalahan masing-masing, sama seperti kamu membuat tenun,” kata Janus (h.309)…Ratna membiarkan saat Janus membayar tenun yang dibelinya. Setelah puas mencoba alat tenun tradisional, Ratna meninggalkan kios. Bergelayut manja di pundak Janus, hatinya gembira membawa tenun warna biru dari Sa’dan. Masuk mobil dan keduanya menuju Ke’te’ Kesu (h.310).

Sebenarnya, ada dua jenis kain tenun yang dipotret Ugi, tenun ulap doyok (Dayak) dan tenun biru Sa’dan (Toraja). Akan tetapi, rupanya Ugi lebih tertarik menjadikan tenun biru Sa’dan sebagai “benang merah” proses pengentalan cinta Janus kepada Ratna.

Dikisahkan, ketika kedua tokoh itu sedang “berkelana” di kawasan permukiman orang Dayak Banuaq, di Kutai Barat (dibaca: Ratna sedang menyalurkan hobinya mengajar anak-anak pedalaman), pada suatu malam Janus “curhat” tentang dirinya kepada Ratna (h.91). Dikisahkan pula, ketika terjadi kerusuhan di Desa Cikancana Rawa Sampih, Cianjur, Ratna tertusuk pisau (dibaca: di Rawa Sampih Ratna juga dalam rangka sedang menyalurkan hobinya mengajar anak-anak miskin). Tatkala dibawa ke rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta, jiwa Ratna ternyata tidak tertolong. Di tengah ratapan, tangisan, dan doa Janus, sembari ia menyelimuti tubuh-beku Ratna dengan tenun biru yang sudah dijadikan baju, keajaiban Tuhan pun datang: Ratna hidup kembali (h.354-355).

Kisah novel ini memang tidak berhenti pada penampakan Ratna yang “dihidupkan kembali” oleh Ugi. Juga tidak pada tenun biru, karena penampakan tenun biru di ujung kisah diubah Ugi menjadi adegan Janus memberikan cincin berlian kepada Ratna (h.359).

Kisah novel ini, dengan dengan demikian berhenti pada keindahan Indonesia yang dipotret Ugi. Andai hendak mengikuti fenomenologi Kant (1724-1804), kita memang harus piawai menggabungkan antara dunia inderawi dan dunia akal. Penampakan keindahan Indonesia yang dilakukan Ugi melalui novelnya, yang didasarkan atas dunia inderawinya itu, dengan demikian adalah ajakan logisnya bahwa Indonesia memang sungguh Indah, dan oleh karena itu kita harus mengakuinya pula secara logis.

Pengakuan logis itu, jika mengikuti fenomenologi Husserl (1859-1938), kiranya dapat dijelaskan secara epistemologis, karena kita memang mesti mereduksi keyakinan akan adanya ego dan persepsi mengenai sesuatu objek, dalam rangka memfokus pada esensinya, sehingga fenomena yang semurni-murninya dapat kita tangkap.

Menjadi benar, dunia inderawi Ugi seolah memfokus dan menghentikan kisah novelnya kepada Janus yang pada akhirnya meminang Ratna, namun ia tidak menghentikan pengakuan logis kita bahwa Indonesia adalah negeri yang ijo royo-royo.

Merdeka!

Depok, 1 Januari 2013

[Dibawakan pada acara bedah novel tersebut di FBS Unas, Jakarta, 11 Januari 2013]

 

Nov 25, 2012 - Artikel    4 Comments

Wisata atau Pariwisata?

HINGA detik ini, makna “wisata” dan “pariwisata”, terutama oleh mereka yang bergerak di dunia pariwisata, masih dicampurbaurkan sehingga terkesan kerepotan (tidak paham?) untuk membedakan misalnya apakah “wisata kuliner” ataukah “pariwisata kuliner”.

“Wisata” (kata kerja) bermakna bepergian bersama-sama, sedangkan “pariwisata” (kata benda) bermakna sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan untuk rekreasi. Artinya, kedua istilah ini secara kontekstual memang berbeda fungsi, meskipun sama-sama bermakna “melancong” alias “piknik”. Itu sebabnya, mungkin sekarang kita mudah membedakan makna “wisata laut” dan “pariwisata bahari”. Cuma, barangkali, ada yang bertanya-tanya apa pentingnya “mengurusi” bahasa pariwisata? Apalagi, di dalam dunia pariwisata kita, terlebih-lebih di dalam kurikulum sekolah-sekolah pariwisata, sudah lama digaungkan adagium bahwa pariwisata adalah bahasa Inggris, atau bahasa Inggris adalah pariwisata, jadi buat apa mengutak-atik soal bahasa.

Dalam konteks keindonesiaan, semestinya orang-orang yang bergerak di dunia pariwisata tidak hanya pandai berbahasa Inggris, tetapi juga piawai dalam berbahasa Indonesia. Pasalnya, berbahasa identik dengan proses berpikir logis yang terkonteks dengan nilai-nilai budaya setempat. Dalam ungkapan lain, memahami kepariwisataan hanya dipertautkan dengan bahasa Inggris doang, berarti kita mengabaikan nilai-nilai budaya milik kita sendiri, yang selama ini dicerminkan melalui bahasa Nusantara dan bahasa Indonesia oleh bangsa kita. Lebih jauh, dengan mengabaikan nilai-nilai budaya kita sendiri, tidak mengherankan jika kita seolah tidak pernah memiliki visi pariwisata nasional yang jelas. Hal ini hendaknya mesti menjadi perhatian kita semua, terutama jika dipertalikan dengan Indonesian Economic Outlook 2012-2013. Dikatakan, kinerja makro ekonomi Indonesia selama 2012 sangat aktraktif di tengah krisis utang negara-negara Eropa dan sebagian tekanan fiskal di AS.

Namun, sehubungan dengan kinerja tersebut, boleh kita pertanyakan secara kritis adakah agenda setting yang bersifat holistik di balik tujuan pengembangan wisata dan pariwisata kita? Kalau semata-mata bertujuan “menjual Indonesia” demi pemasukan devisa, mengapa parameter kita mesti digantungkan pada krisis utang negara-negara Eropa? Lagi pula, mengapa kita tidak memiliki slogan hebat seperti yang misalnya dimiliki Malaysia  (Malaysia the truly Asia). Juga, andai hanya hendak “menjual provinsi”, mengapa tiap-tiap provinsi seolah tidak berdaya melengkapi diri dengan sarana dan prasarana yang memadai? Di Gili Trawangan, Mataram, contohnya, kita memang terpana oleh keindahan pantai dan biota lautnya. Kita juga disuguhi suasana tradisional, terutama dengan banyaknya “cidomo” (dokar berkuda) yang memang menjadi sarana transportasi darat utama di pulau tersebut. Namun, sekilas memandang, tidak ada aktivitas lain yang menonjol, yang memang dipersiapkan secara khusus untuk wisata dan pariwisata di Gili Trawangan. Bahkan, dari Kota Lombok menuju ke pelabuhan kecil yang akan menyeberangkan wisatawan ke Gili Trawangan, tidak ada “kehidupan pariwisata” selain jejeran hotel, wisma, dan penginapan. Tanpa kekhasannya tersendiri, yang digali dari nilai-nilai budaya setempat, keindahan pantai Gili Trawangan tidak serta-merta dapat dijual sebagai objek wisata dan pariwisata.

Berbeda dari Indonesia, ternyata negara lain mengembangkan wisata dan pariwisata nasionalnya secara lebih visioner. Melalui iklan-iklan mereka, Anda dapat memahami bagaimana kepiawaian mereka dalam “menjual” nilai-nilai budaya mereka sebagai objek wisata dan pariwisata. Dalam pernyataan lain, “jual diri” yang mereka lakukan melalui wisata dan pariwisata ditujukan secara jelas, yakni dalam rangka menarik investor asing. Sebagai contoh, perhatikan penggalan iklan tentang Vietnam berikut ini.  “Hanoi secara khusus merupakan kota besar yang mulai bersolek agar bisa memikat para turis mancanegara untuk datang berkunjung. Anda dapat mengunjungi bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Prancis yang masih utuh dan dibiarkan apa adanya, terutama di Distrik Ba Dinh. Lokasi yang terkenal adalah French Quarter dengan dikelilingi gedung-gedung tua. Jangan lupa untuk singgah di Van Mieu (universitas pertama dan tertua di Vietnam yang dibangun tahun 1010), Pasar Dong Xuan, serta Pagoda Quan Troc.” (Kompas, 14/11/12; h.42).

Boleh Anda perhatikan, bagaimana Vietnam memelihara bangunan tuanya, yang merupakan bagian konkret nilai-nilai budaya mereka, dalam rangka “menjual diri” sehubungan dengan visi nasional mereka untuk pengembangan wisata dan pariwisata. Kondisi ini tentu berbeda dari Indonesia, yang mengesankan “sok modern” sehingga tidak sedikit bangunan tua bersejarah diratakan dengan tanah dan diganti dengan mal atau apartemen. Bahkan, kalau ada yang bertanya, kampus mana di Jakarta yang tertua, misalnya, saya yakin banyak orang yang tidak tahu. Alhasil, kita memang masih gamang dalam berwisata dan berpariwisata. Sebagai contoh, perhatikan bagaimana kita “mengiklankan” keindahan Pulau Wayag di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dikatakan bahwa turis yang datang harus turis yang spesial, karena mereka harus merogoh kocek tak kurang dari 20 juta rupiah per orang. Biaya mahal ini adalah untuk kompensasi menikmati keindahan alam sambil berenang, menyelam di beberapa kawasan, dan mengunjungi sejumlah pulau di situ (Kompas, 14/11/12; h.33). Menyimak hal ini, boleh dipertanyakan, di manakah letak promosi wisata dan pariwisatanya?

Menjadi benar, tanpa memiliki visi nasional wisata dan pariwisata yang jelas, bangsa Indonesia akan terperangkap dalam semangat kosmopolitanisme, yakni paham yang berkembang dari negara-negara kapitalis yang mendukung globalisasi, yang pada dasarnya menolak hal-hal yang bersifat nasional dan lokal. Melalui kosmopolitanisme, sentimen-sentimen patriotik dan kebudayaan nasional dan lokal dijauhkan demi mempertahankan teori mereka bahwa umat manusia harus bersatu di bawah payung globalisasi. Oleh karena itu, andai kosmopolitanisme menjadi atau dijadikan “ideologi baru” oleh bangsa kita, sesuai dengan kenyataan bahwa ideologi selalu menarik hati, ideologi kebangsaan kita tentulah akan terpapar oleh individualisme dan pragmatisme. Dalam konteks wisata dan pariwisata, amat jelas bagi kita kosmopolitanisme itu mewujud melalui iklan-iklan wisata dan pariwisata tentang mancanegara, yang cenderung dikatakan amat elok, amat murah, dan amat menarik untuk dikunjungi. Sementara itu, objek-objek wisata dan pariwisata lokal dikatakan juga amat elok, namun berbiaya tinggi, sehingga lebih bernilai informasi daripada promosi, khususnya informasi kepada para turis mancanegara.

Amat jelas, semangat kosmopolitanisme dalam wisata dan pariwisata hanya akan membuat bangsa Indonesa sekadar menjadi “juru bicara” tentang keelokan negara lain. Dalam perspektif nilai-nilai budaya, hal tersebut tampak dalam ungkapan bahasa yang digunakan dalam iklan-iklan wisata dan pariwisata di media massa. Itu sebabnya, kita harus buru-buru menghapus adagium bahwa wisata dan pariwisata adalah bahasa Inggris, atau bahasa Inggris adalah wisata dan pariwisata, sebagaimana masih didengung-dengungkan orang hingga hari ini. Camkanlah bahwa suatu ungkapan bahasa tidak dapat dilepaskan dari suatu nilai hidup yang terkonteks dengan kehidupan pengguna ungkapan bahasa tersebut.

Nah, masih bingungkah Anda memahami “wisata” dan “pariwisata?” ###

 Depok, 17 November 2012

(Kolom yang dipesan oleh  Bung Bayu Hari, redaktur majalah pariwisata di Jakarta)

 

 

 

Okt 22, 2012 - Artikel    No Comments

Membetawikan Jokowi

Karut-marut masalah sosial yang menimpa Jakarta kerap didambakan akan bisa diatasi jika gubernurnya dijabat oleh orang Betawi. Tapi, siapa pun yang memimpin Jakarta, terbukti karut-marut itu tetap saja mencuat, menyisakan kesulitan aksiologis dalam kita memaknai Jakarta sebagai ibu kota negara.

Istilah “aksiologi” bertalian dengan nilai-nilai moral hidup manusia sebagai makhluk sosial. Sementara itu, “kesulitan aksiologis” dapat dimaknai sebagai kehidupan sosial yang diandaikan tanpa kepemimpinan, tanpa arah, dan tanpa upaya mensejahterakan hidup, seperti tercermin di Jakarta sekarang ini.

Padahal, sebagaimana dikatakan Aristoteles, tak seorang pun manusia akan memilih hidup tanpa teman, bahkan sekalipun ia memiliki perusahaan berpuluh-puluh dan uang bermiliar-miliar. Perkataan Aristoteles, dari perspektif aksiologi berimplikasi dengan kenyataan bahwa yang disebut hidup sejahtera bagi warga Jakarta bukanlah dalam pengertian hidup mewah berkelimpahan harta-benda, melainkan hidup dalam kondisi aman, tenang, rukun, dan sehat, karena dipagari atau dilindungi oleh nilai adat-istiadat.

Itu sebabnya, kesulitan aksiologis yang secara sosial selalu menimpa warga Jakarta “wajib” dikelindankan dengan pelestarian nilai adat-istiadat. Cobalah renungkan, mau disebut kota metropolitan atau megapolitan, kita tahu persis Jakarta tidak mengantongi syarat-syarat aksiologisnya. Mau disebut kota berbudaya, apalagi, Jakarta tidak memiliki lembaga adat. Padahal, di wilayah lain Indonesia warganya hidup sejahtera karena memiliki lembaga adat yang berwibawa dan bermartabat.

Lalu, dari mana Jokowi harus berpijak ketika datang pertama kali memimpin Jakarta? Read more »

Sep 25, 2012 - Artikel    2 Comments

Biarkanlah Bahasa Media Massa Makin Elitis

 

 

Pertanyaan apakah bahasa media massa kita kian elitis memang mesti dijawab secara tegas. Pasalnya, boleh jadi anggapan “elitis” itu masih dilakukan melalui sikap yang positivistik berdasarkan semangat oposisi biner. Padahal, jika dilihat melalui perspektif kritis budaya media massa, media massa kita memang elitis. Hal ini berarti, elitis bagi media massa sehubungan dengan bahasanya adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, biarkanlah bahasa media massa cetak kita “menetap” dalam elitismenya masing-masing, asalkan mereka tetap sadar pada posisi aksiologisnya sebagai “pendidik” masyarakat pembacanya dalam hal berbangsa dan bernegara.

Pendahuluan

Mengapa bahasa media massa harus dibiarkan makin elitis?

Dasar ontologisnya, sejak lahir (awal abad ke-20) media massa pribumi memang telah elitis. Pada penerbitan awal Medan Prijaji (1907) di Bandung, misalnya, R.M. Tirtoadisurjo telah menegaskan bahwa surat kabarnya itu ditujukan untuk kaum pribumi yang sedang mengalami kesulitan hidup akibat tekanan rezim pemerintah Belanda (bandingkanlah dengan Kompas, misalnya, yang sama elitisnya karena diterbitkan demi “amanat hati nurani rakyat”). Read more »

Sep 11, 2012 - Artikel    No Comments

AIPA, Paman Doblang, dan ASEAN Community 2015

 

 

Peran AIPA (Organisasi antarparlemen se-Asia Tenggara) dalam mendukung terwujudnya ASEAN Community 2015 bukan saja tak terhindarkan, melainkan juga sebuah keniscayaan etis. Dengan letak di kawasan yang begitu menggiurkan, dan dengan kekayaan SDM dan SDA-nya, Asia Tenggara memang ibarat gadis cantik “dari kampung” yang terus-menerus dilirik para “lelaki garang”. Oleh karena itu, menjadi wajar jika AIPA dituntut untuk lebih aktif “belajar” dari Paman Doblang – tokoh paman yang cerdas dan baik hati dalam dongeng Indonesia – dalam mendukung ASEAN Community 2015. Melalui perspektif aksiologi kebudayaan, peran Paman Doblang ditengarai akan menjaga kecemerlangan pamor AIPA di mata negara-negara kapitalis, setidaknya melalui keteladanan pimpinan DPR RI sebagai presiden AIPA. Read more »

Sep 11, 2012 - Artikel    No Comments

Politisi Muda dalam Penerawangan Eudaimonia

 

 

CITRA  buruk politisi muda kita yang terlibat korupsi sedang menjadi sorotan media massa. Ada apakah dengan mereka ini?

Dalam semangat “setitik nila merusak susu sebelanga”, disebutlah nama-nama Angie (lahir 1977), Nazaruddin (lahir 1978), dan Nurhayati (lahir 1981). Menurut Wasekjen PDI-P Basarah, sebagaimana dikutip surat kabar, kasus korupsi yang melibatkan mereka itu merusak citra politisi muda secara luas. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKB Haramain mengatakan, tipisnya kesabaran adalah problem anak muda sekarang, sehingga mendorong untuk lebih cepat mendapat kekuasaan serta kekayaan. Ia berharap, partai politik dapat membenahi sistem perekrutan dan kaderisasinya. Read more »

Sep 11, 2012 - Artikel    No Comments

SBY, Komunikasi Politik, dan Logos Orthos

 

SIKAP diam para menteri dalam menyikapi sejumlah permasalahan bangsa, pernah dikatakan oleh media massa sebagai ketidakloyalan para menteri terhadap Presiden SBY. Hal ini memantapkan dugaan bahwa komunikasi politik kita memang telah mengabaikan etos logos orthos-nya. Read more »

Laman:«123»