Wahyu Wibowo 's Blog

Oleh Dr. Wahyu Wibowo

Seusai Pemilu Legislatif 9 April 2014, lihatlah, koran banyak memberitakan perihal kekecewaan partai, gara-gara kadernya dinilai tidak berbuat apa-apa demi peraihan suara. Lalu?

Mari kita perhatikan. Pertama, kader Partai Hanura diberitakan marah dan tidak puas terhadap kinerja Ketua BPP Hanura, Hary Tanoesoedibjo. Pasalnya, Hary dinilai gagal meningkatkan perolehan suara Hanura pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 (Kompas, 12/4/14;h.5). “Kehadiran Hary di Hanura tidak mampu menambah banyak suara. Hary tidak dapat apa-apa, tetapi Hary sudah dapat status cawapres Hanura,” ujar Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawasier.

Kedua, dalam nada yang sama, namun berbeda semangat, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, meminta agar pencalonan Aburizal Bakrie di Pemilu 9 Juli 2014 dievaluasi, karena raihan kursi di Pemilu Legislatif 9 April 2014 diduga turun dari Pemilu 2009 dan 2004 (Kompas, 14/4/14;h.3). Lalu, ketiga, perhatikanlah, bagaimana “bencana” yang disebarkan oleh Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, ketika menghadiri kampanye akbar Partai Gerinda di Gelora Bung Karno. Ketua DPW PPP Jabar, Rachmat Yasin, yang menjadi jubir 26 DPW, menyatakan bahwa gara-gara kehadiran Suryadharma itu, PPP tidak memenuhi perolehan target 12 persen pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 (Kompas, 14/4/14;h.3).

Menyimak kekecewaan para kader partai, tentulah kita mesti menggunakan kacamata yang pas untuk menilainya. Boleh saja kita menggunakan psikologi massa, misalnya, namun kekecewaan kader partai gara-gara “ulah” ketua umumnya menurut saya tidak berkorelasi positif dengan merosotnya perolehan suara partai tersebut. Boleh juga kita menggunakan sosiologi konflik, terutama karena kekecewaan itu memang berpeluang memicu konflik internal partai. Tapi, perhatikanlah, sosiologi konflik lebih menggarisbawahi bahwa konflik pasti terjadi akibat lemahnya politik negoisasi dalam masyarakat majemuk di suatu negara, seiring dengan dominasi politik kekerasan yang dilakukan rezim penguasanya.  Dalam konteks ini, sepanjang era Reformasi di Indonesia, boleh kita lihat, dominasi politik kekerasan yang dilakukan oleh rezim-rezim yang berkuasa justru tidak menonjol. Itu sebabnya, menjadi tidak pas melihat kekecewaan kader Partai Hanura terhadap “ulah” ketua BPP-nya dari sudut sosiologi konflik, karena rakyat sesungguhnya telah paham siapa Hary dan apa prestasi politiknya selama ini. Pada dasarnya, rakyat/masyarakat cuma bisa menonton ribut-ribut antara kader suatu partai dan para petingginya, via media massa, tanpa suatu daya apa-apa.

Oleh karena itu, untuk melihat fenomena kekecewaan kader partai selepas Pemilu Legislatif 9 April 2014, sebaiknya kita mesti memisahkan sejenak antara posisi rakyat, kader partai, dan dampak dari ulah para petinggi partai. Pemisahan ini, menurut saya akan lebih menjernihkan cara pandang kita, karena pada dasarnya hubungan antara rakyat/masyarakat, kader (suatu) partai, dan “ulah” para petinggi (suatu) partai tidak tersusun secara struktural. Dari perspektif Filsafat Bahasa, hubungan ketiga hal ini jelas-jelas mencerminkan adanya tiga tata permainan bahasa yang saling berbeda, khususnya dalam memandang makna kekecewaan tersebut, yakni tata permainan bahasa rakyat/masyarakat, tata permainan bahasa kader partai yang kecewa, dan tata permainan bahasa para petinggi partai yang sedang “berulah”. Ketiga tata permainan bahasa ini, kalau toh hendak kita anggap “satu”, “padu”, dan “terstruktur”, hanyalah karena diikat oleh semacam perlokutifme (daya respons suatu ungkapan bahasa) akibat pemberitaan media massa, yang sama sekali tidak menampilkan lokutifme (niat luhur suatu ungkapan bahasa) dan ilokutifme (langkah praksis suatu ungkapan bahasa) para petinggi partai dalam mempertanggungjawabkan “ulahnya” itu secara etis. Dalam ungkapan lain, daya perlokutifme pemberitaan media massa tentang kekecewaan para kader partai terhadap “ulah” para petinggi partai menimbulkan kesan seolah-olah kekecewaan tersebut adalah hal yang amat penting, niscaya, dan seolah-olah berkaitan dengan kehidupan rakyat/masyarakat. Padahal, kekecewaan itu hanya terkonteks pada internal partai itu sendiri, yang andai mau diresapi secara jujur hanyalah terkait dengan kekuasaan dan uang. Implikasinya, rakyat/masyarakat yang membaca pemberitaan tersebut tidak pernah benar-benar memahami apa lokutifme dan ilokutifme suatu parta dalam hal memajukan bangsa dan negara. Implikasi lebih jauh, sebenarnya rakyat/masyarakat itu sendirilah yang justru kecewa. Tapi, itu tadi, rakyat/masyarakat tidak berdaya apa-apa ketika dihadapkan pada pemberitaan media massa.

Kekecewaan rakyat/masyarakat dapat makin dipertegas, manakala kita memahami istilah telos atau teleologi (tujuan). Istilah yang diperkenalkan oleh Christian Wolff pada akhir abad ke-18 ini pada hakikatnya menggarisbawahi bahwa baik-buruknya suatu tindakan ditentukan oleh suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, terkait dengan etika politik, “ulah” para petinggi partai kita sehingga mengecewakan para kadernya, sebenarnya tidak perlu diberitakan melalui media massa, terutama karena tidak mengandung asas-asas etis berpolitik. Terkait dengan hal ini, jika masih ada kader suatu partai yang beranggapan bahwa etika politik hanya terdapat di ranah abu-abu, atau mengganggap masalah etika hanyalah wacana belaka, menurut saya ia harus buru-buru dicoret dari keanggotaan partainya.

Andai hendak mengikuti pemikiran Wolff bahwa alam (dibaca: Tuhan) telah memperkenalkan kepada manusia tentang tujuan-tujuannya, sehingga manusia dapat hidup aman dan sejahtera, boleh kita pertanyakan apakah para petinggi partai kita telah memiliki telos yang terang-benderang dapat dipahami oleh rakyat/masyarakat? Pasalnya, Pemilu bukanlah sekadar alat untuk mengatakan bahwa suatu partai telah berdemokrasi (dan oleh karena itu bebas merampok hak rakyat/masyarakat). Pemilu pada hakikatnya adalah rangkuman telos rakyat/masyarakat yang dikontruksikan oleh partai-partai sebagai visi dan misinya terkait dengan memakmurkan dan mensejahterakan bangsa; juga, terkait dengan kewibawaan bangsa dan negara di tengah-tengah pergaulan global.

Ya, jangan pernah lupa, NKRI harga mati!

18 April 2014