Agu 24, 2016 - Artikel    No Comments

Budi Pekerti, Toleransi, dan Model Pendidikan Karakter ala Buya Hamka (Sebuah Catatan Kecil)

Oleh Dr. Wahyu Wibowo

Ditilik dari masa kepengarangannya, tulisan-tulisan Buya Hamka (1908-1981) tentang moralitas memang mencerminkan tegangan antara intelektualisme dan modernisme era Abad ke-20. Akan tetapi, ditilik secara fenomenologis, tulisan-tulisannya tersebut ternyata mencuatkan prinsip pendidikan karakter yang khas Indonesia, yang dewasa ini masih relevan untuk digunakan.

Dari kacamata kontemporer, menurut saya pendidikan karakter boleh kita baca sebagai upaya penanaman budi pekerti kepada peserta didik kita terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut di atas ini, dari perspektif fenomenologis, setidaknya seiring-sejalan dengan pernyataan Heidegger bahwa eksistensi kita (manusia) dibatasi oleh bahasa (teks atau bacaan). Pernyataan ini juga dinyatakan lebih lugas oleh Wittgenstein (1889-1951) melalui ungkapan “batas bahasmu adalah batas duniamu”. Itu sebabnya, kita boleh memaknai tema besar moralitas di balik tulisan-tulisan Buya Hamka dengan sikap seperti ini: sebagai ulama-pemikir, yang juga sastrawan dan budayawan, Buya Hamka cenderung memilih posisinya sebagai “juru terang” moralitas, karena baginya moralitas tidak hanya berkelindan dengan kehidupan sosial individu, tetapi juga menjadi landasan dalam kita mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Posisi Buya Hamka tersebut, selain terlihat dari tulisan-tulisannya, dan juga dari kiprahnya sebagai anak bangsa, jelas merupakan pilihan etisnya dalam menyikapi tegangan antara intelektualisme dan modernisme abad ke-20. Itu sebabnya, tak berlebihan jika kita diminta untuk (selalu) berguru kepada Buya Hamka.

Model pendidikan karakter ala Buya Hamka

Para pengkritik Buya Hamka sering menganggap Buya Hamka tidak konsisten dalam memaknai istilah “moralitas”, “budi pekerti”, dan “etika”.

Dalam perspektif filsafat Barat, “moralitas” (ihwal perilaku salah-benar, pantas-tidak pantas, atau baik-buruk manusia sebagai manusia), “budi pekerti” (tingkah laku, perangai, ahlak), dan “etika” (pemikiran kritis tentang moralitas dan budi pekerti), memang kerap dibedakan secara tajam. Apalagi, moralitas dan budi pekerti bersumber pada ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, atau ketetapan-ketetapan yang mengatur perilaku manusia. Dalam hubungan ini, jelas sekali ajaran moral dan budi pekerti bersumber langsung dari tokoh-tokoh yang diberi wewenang (orang tua, guru, pengkhotbah, dan tulisan-tulisan kuno yang dianggap mengandung nilai-nilai luhur bangsa). Sementara itu, landasan ajaran moral dan budi pekerti berpijak pada tradisi, adat-istiadat, ajaran agama, dan ideologi tertentu. Dengan demikian, menurut saya, menjadi wajar jika kemudian dimunculkan “etika” alias pemikiran kritis tentang moralitas dan budi pekerti, mengingat “etika” diandaikan menjadi wilayah kerja kaum intelektual (bdk. Magnis-Suseno, 1987).

Terkait dengan kritik terhadap Buya Hamka, menurut saya, memang wajar jika Buya Hamka dikatakan mencampurkan “moralitas” dan “pendidikan karakter” (penanaman budi pekerti kepada peserta didik) dengan “etika”. Padahal, sama-sekali ia tidak melakukan pencampuran seperti itu. Sebagai intelektual abad ke-20, yang pada masa itu sedang bersitegang dengan modernisme, Buya Hamka justru lebih menampakkan diri melakukan tindak heuristik, berupa refleksi kritisnya terkait dengan kemanfaatan praksis suatu gejala akademik (bdk. Wibowo, 2016). Hasilnya, “etika” (pemikiran kritis tentang moralitas), yang diandaikan sudah inheren di dalam diri Buya Hamka, muncul bersamaan ketika ia harus menulis perihal moralitas dan budi pekerti, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya, saya tekankan tadi Buya Hamka (lebih) memilih posisinya sebagai “juru terang” moralitas.

Hal yang inheren itu, terkait dengan pilihan sebagai “juru terang” moralitas, tentulah tidak serta-merta muncul begitu saja di dalam kesadaran etis Buya Hamka. Secara epistemologis, sesuai dengan latar belakang akademiknya, Buya Hamka memilih ajaran Islam dalam merekonstruksi moralitas yang “khas” Indonesia. Sekadar catatan, Buya Hamka pernah sekolah di Diniyah School (1916-1923) di Sumatera; “berguru” pada Ki Bagus Hadi Kusumo, H.O.S Tjokroaminoto, dan Haji Fachruddin (tokoh Jong Islamieten Bond) di Jawa (1924);  anggota tetap majelis Muhammadiyah Sumatera Tengah (1934); menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat di Medan (1936); ketua Muhammadiyah hasil konferensi Padang Panjang (1946); pejabat tinggi Departemen Agama RI (1950); menerbitkan majalah Panji Masyarakat (1955); anggota konstituante mewakili Masyumi (partai modern Islam) yang lantas dibubarkan oleh Presiden Soekarno (1955); memeroleh gelar doktor honoris causa dari Universitas Al Azhar (1958) dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia (1974); dan ketua MUI (1975). Masa kepengaranganya terbentang di sepanjang 1928-1984, yang hasilnya berupa buku dan artikel yang bidang-bidangnya meliputi sastra, politik, budaya, dan agama Islam.

Perihal epistemologi Buya Hamka, sebagaiman terurai di atas ini, kiranya seirama dengan sikapnya yang dikenal teguh memegang prinsip, independen, dan terbuka. Tak heran jika moralitas “khas” Indonesia yang dibangunnya itu, juga sekaligus menampilkan sisi-sisi aksiologisnya di dalam konteks pendidikan karakter, sehubungan dengan pendidikan budi pekerti. Pasalnya, menurut saya, meskipun memijakkan diri pada ajaran Islam, Buya Hamka ternyata mengedepankan asas toleransi. Contohnya, dapat kita lihat dalam karya Buya Hamka, Akhlaqul Karimah, misalnya, yang menyebutkan bahwa budi pekerti yang baik merupakan perangai para rasul dan orang terhormat, atau dalam pandangan Buya Hamka merupakan sifat orang yang muttaqien dan hasil dari perjuangan orang yang abid. Itu sebabnya, dalam kaitan dengan toleransi (“tasamuh”, bermurah hati dalam pergaulan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara), Buya Hamka menegaskan bahwa pada dasarnya budi pekerti bersumber pada: (1) hikmat, suara batin yang menunjukkan salah-benarnya suatu perbuatan; (2) syuja’ah, suara batin yang dituntun oleh logika tentang boleh-tidaknya suatu perbuatan dilakukan; (3) iffah, suara batin yang mengendalikan hawa nafsu; dan (4) nafs, suara batin yang mengendalikan “keliaran” syahwat.

Keempat sumber budi pekerti tersebut bolehlah kita sebut sebagai model pendidikan karakter ala Buya Hamka. Dikatakan demikian, karena Buya Hamka pernah menulis di dalam Lembaga Hidup (1938) sebagai berikut.

Di masa runtuhnya moral (akhlak) karena kecenderungan hidup kebendaan ini, kerap orang putus asa dari pengaruh agama atas kehidupan manusia. Pengaruh gereja atau masjid dan rumah-rumah suci dipandang telah hilang. Guru-guru agama dan pendeta dipandang telah ditinggalkan zaman (periksa: Sudin, 2011).

Pendidikan karakter (proses penanaman budi pekerti kepada peserta didik), yang unsur penopangnya adalah toleransi, oleh karena itu kurikulumnya mesti disusun secara baik dengan merujuk pada model pendidikan karakter ala Buya Hamka. Menurut saya, hal ini mesti dipahami sebagai berikut. Sekalipun kita telah memiliki 18 butir nilai-nilai karakter dan budi pekerti (hasil identifikasi Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Diknas 2011), seperti “cinta damai”, “gemar membaca”, dan “cinta Tanah Air, boleh dipertanyakan secara fenomenologis apakah para penyusunnya juga merujuk (pernah merujuk) model pendidikan karakter ala Buya Hamka ini?

Pendidikan karakter yang mengabaikan model pendidikan karakter ala Buya Hamka sudah pasti berpeluang menggoyahkan jati diri bangsa. Pasalnya, bangsa kita dewasa ini cenderung “berkiblat” ke Barat daripada menggali, memaknai, dan merekonstruksu nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Dampaknya, belakangan ini tentu mudah kita rasakan, komunikasi antarkita, misalnya, penuh diwarnai kegaduhan, kegagapan, keheranan, kebingungan, dan bahkan kegagalan. Sebagai contoh, sekarang ini orang tak sungkan mengkritik para menteri melalui ungkapan bahasa yang vulgar dan kasar. Sebaliknya, para menteri, yang notabene pembantu presiden dan pelaksana undang-undang, tak jarang saling bergaduh di antara mereka sendiri. Pertanyaan kritisnya, apakah kehidupan demokrasi identik dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya?

Pertanyaan kritis tersebut sejatinya kerap dilontarkan masyarakat kampus, ketika mereka sedang membaca/menonton berita-berita yang terkategori tidak mengandung segi-segi etika berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan seminar di pelbagai kampus (yang sama sekali di luar jangkauan liputan media massa karena dianggap tidak memiliki nilai berita), misalnya, kerap muncul pula kesadaran etis di kalangan peserta betapa pentingnya mata kuliah Budi Pekerti diajarkan di kampus-kampus sebagai mata kuliah wajib (daripada mata kuliah Kewirausahaan?). Buya Hamka (Ghirah dan Tantangan terhadap Islam, 1983), dalam konteks ini telah menulis sebagai berikut.

Di Jakarta sudah mulai terdengar satu gagasan dari orang-orang terkemuka, agar penilaian moral, akhlak, dan etika kita di zaman modern ini ditinjau kembali, jangan terlalu terpengaruh oleh agama. Sebab, sebagai bangsa merdeka kita pemuda-pemuda harus dapat menyesuaikan diri dengan bangsa Barat yang telah maju. Di Barat, nilai-nilai agama sudah tidak dipedulikan lagi. Orang Barat modern tidak lagi uqdah satu rasa pengikat batin, sehingga tidak berani hidup. (…)Jika segala nilai itu diperturutkan, kosonglah arti wujud kita di dunia ini. Maka bebaslah orang berkawan, dengan tidak usah menikah (periksa: Sudin, 2011).

Kenyataan memang menunjukkan, pelajaran budi pekerti sudah tak dikenal lagi oleh murid-murid sekolah-sekolah dasar kita kini. Padahal, sebagaimana sudah saya lukiskan, dituntut kehidupan mondial, komunikasi antarmasyarakat kita kerap berisiko macet dan gagal, gara-gara tidak memiliki toleransi. Sejumlah besar produk seni, misalnya, yang pada masa lalu memang dilarang dimunculkan, sekarang ini ditampilkan dengan penuh percaya diri. Contohnya, lihatlah kesenian Barongsai, yang belakangan ini mudah kita saksikan di mana-mana. Lihat pula lirik lagu pop, yang tak sungkan mengusung topik perselingkuhan atau perceraian, contoh lain, yang pada masa lalu dianggap berpontensi melemahkan semangat kebangsaan, belakangan ini anak-anak kecil pun menyanyikannya dengan suka cita. Belum lagi kemunculan komunitas tertentu yang belakangan ini kerap menguasai pemberitaan, padahal pada masa lalu sangat teralienasi, seperti komunitas homo, lesbian, ”aliran religi”, khalayak paranormal, dan sejenis ini lainnya. Dampaknya, itu tadi, tak jarang dalam berkomunikasi kita kerap gagap dan bahkan gagal karena kita tidak memahami makna toleransi.

Menyikapi kegagalan tersebut, para pakar komunikasi antarbudaya sering kali menunjuk persepsi sebagai biang keroknya. Sebab, menurut mereka ini, masalah utama dalam komunikasi antarmasyarkat adalah kesalahan dalam persepsi sosial yang dipicu perbedaan-perbedaan budaya yang memengaruhi proses persepsi tersebut. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka ini, saya melihat bahwa gagal-tidaknya komunikasi antarmasyarakat justru terletak pada ada-tidaknya atau paham-tidaknya toleransi. Dalam konteks ini saya memang sependapat dengan Buya Hamka. Pasalnya, toleransi lebih merupakan masalah pokok jika kita berbicara mengenai kehidupan multikultur. Sebab, ia bersifat objektif dan amat berlandaskan nilai-nilai luhur yang berlandaskan ketuhanan (seperti, besar hati, legawa, tanpa pamrih, tanpa pilih-pilih bulu). Sementara itu, persepsi yang di antaranya ditopang sistem kepercayaan, nilai, dan sikap, sangat bersifat subjektif.

Bahkan, menurut Porter (1982), misalnya, dalam komunikasi antarbudaya tidak ada hal yang benar atau yang salah sejauh berkaitan dengan kepercayaan. Nah!

Intelektualisme dan Modernisme   

Posisi Buya Hamka sebagai “juru terang” moralitas, yang saya katakan dipilihnya secara sadar di tengah tegangan antara intelektualisme dan modernisme abad ke-20, boleh kita lihat melalu syair gubahannya sebagi berikut: tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa/sendi bangsa ialah budi, runtuh budi runtuhlah bangsa.

Dari perspektif filsafat Barat, intelektualisme (dalam rangka proses modernisasi) terkait dengan tumbuh-kembangnya kaum intelek yang prosesnya berlangsung sejak zaman Renaissance di Eropa (abad ke-16). Renaissance, alias kelahiran kembali manusia menjadi beradab, berkembang pesat pada abad ke-17 ketika dunia keilmuan memercayai bahwa sumber pengetahuan hanya berasal dari rasio (akal) dan pengalaman (empiri). Pada abad ke18, ketika muncul pengoreksian terhadap rasonalisme (Descartes) dan empirisme (Hobbes), secara masif muncul semangat Aufklarung (Pencerahan). Itu sebabnya, era Aufklarung juga disebut era Rasio, menyusul sejumlah penemuan ilmiah. Mulai abad ke-19 dan ke-20, ketika filsafat mulai terpecah-pecah secara wilayah, sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan industrialisasi, pemikiran bangsa Eropa pun berangsur-angsur tidak lagi mencerminkan “satu roh”. Akan tetapi, di Inggris lahirlah pemikiran positivisme (Comte) yang kemudian berurat-berakar menjadi tradisi yang kuat di dunia keilmuan. Sementara itu, sejak akhir abad ke-19 kalangan ilmuan sosial dan humaniora telah menggugat kehadiran positivisme, dengan memunculkan pemikiran kualitatif yang dipijakkan pada pemikiran fenomenologis Husserl (Wibowo, 2016). Persaingan di antara kedua paradigma ini, tentu saja, juga memicu tegangan di kalangan intelektual di tengah proses modernisasi, tak terkecuali di Indonesia. Pasalnya, modernitas mengandaikan nilai-nilai birokratis, pragmatis, dan progresif, sementara itu intelektualisme cenderung “mempertahankan” nilai-nilai emansipatif dan kritis. Di tengah tegangan inilah Buaya Hamka berkiprah melahirkan tulisan-tulisannya. Kecenderungannya sebagai “juru terang” moralitas, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga jelas memperlihatkan keberpihakannya pada nilai-nilai luhur bangsa yang dibalut ajaran agama Islam.

Ketika roman keduanya, Tenggelamnya Kapal van Der Wijck (1939), dinyatakan menjiplak penulis Prancis, Alphonse Karr, Di Bawah Naungan Pohon Tila (1832), Buya Hamka pun tampil sebagai “juru terang” moralitas. Hal ini, setidaknya diwakili oleh Teeuw (1979), dengan penegasan bahwa antara Tenggelamnya Kapal van Der Wijck dan Di Bawah Naungan Pohon Tila menampilkan sifat yang amat berbeda, baik dari isi maupun latar cerita. Pasalnya, Tenggelamnya Kapal van Der Wijck bersifat sangat Indonesia (dibaca: Minangkabau): mengisahkan tokoh Zainuddin (anak hasil perkawinan campur Minang-Makassar) yang patah hati oleh gadis idamannya, karena keluarga besar sang gadis menganggap Zainuddin bukan manusia “utuh”.

Dari sudut fenomenologi, pembacaan saya terhadap tulisan Teeuw saya lakukan melalui prinsip Heidegger tentang kenyataan bahwa eksistensi kita dibatasi oleh bahasa (teks atau bacaan). Oleh karena itu, ujar Heidegger, kita mesti melihat hakikat sesuatu dengan saksama agar bisa memahami “inti-sesuatu”-nya secara jernih. Prinsip Heidegger ini, yang ternyata seirama dengan ungkapan Wittgenstein, “curigailah setiap ungkapan yang datang kepada kita walaupun sudah bergramatika dan bersintaksis”, membimbing saya untuk meletakkan Buya Hamka dalam konteks zamannya, lalu mengaitkannya dengan konsep pendidikan karakter yang diinginkannya, sebagaimana telah saya uraikan di bagian atas tulisan ini. Alhasil, kita akan menyaksikan suatu panorama pemikiran tentang model pendidikan karakter yang bersifat nasional, yang berintikan toleransi dan berbalut ajaran Islam, yang masih menjadi kebutuhan bangsa terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kini.

Sebagaimana digarisbawahi Buya Hamka, apa pun sumber moralitas mestilah dipandang dari segi toleransi (tasamuh) yang dipijakkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, agar komunikasi antarmasyarakat tidak gagap dan gagal, menurut saya toleransi mesti dijadikan simbol utama dalam nilai-nilai budi pekerti. Memang sulit dibayangkan, apa jadinya dalam era MEA kini kita bergaul tanpa budi pekerti.

Kota Depok, 17 Agustus 2016

[Tulisan ini disampaikan di muka acara diskusi “Berguru kepada Buya Hamka: Menggali Konsep Pendidikan Karakter dari Karya Sastra Buya Hamka”, yang digelar oleh Jakarta Islamic Center, Semper, 23 Agustus 2016].

 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*